tes3

ANDA MEMASUKI ZONA INTEGRITAS MAHKAMAH SYAR'IYAH SINABANG

Anda memasuki kawasan bebas korupsi dan wilayah birograsi bersih melayani
ANDA MEMASUKI ZONA INTEGRITAS MAHKAMAH SYAR'IYAH SINABANG

PTSP

Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PTSP

SIWAS

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
SIWAS

8 Nilai MA

8 Nilai MA

Program Prioritas Badilag

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah menetapkan 7 (tujuh) program prioritas.Ketujuh program prioritas tersebut yaitu : Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Pelayanan Informasi Melalui Website Pengadilan, Penyelesaian Perkara Tepat Waktu, Minutasi dalam Satu Hari (One Day Minutation), Publikasi Putusan dalam Satu Hari (One Day Publish), Administrasi Perkara Secara Elektronik (e-Court) dan Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).
Program Prioritas Badilag

JADWAL SIDANG

jwdl sdng                                

DIREKTORI PUTUSAN

put dir                                                                                                               

BIAYA PERKARA

pnjr

                                                 

 

 

Jadwal Sidang Mahkamah Syar'iyah Sinabang

 JADWAL SIDANG PADA MAHKAMAH SYAR'IYAH SINABANG, 23 September 2021

 

No

Nomor Perkara Tanggal Sidang Ruang Sidang Para Pihak Keterangan
 1 55/Pdt.G/2021/MS.Snb 23 September  2021
 Ruang 1 Disamarkan
 -
 2 56/Pdt.G/2021/MS.Snb  23 September 2021  Ruang 1 Disamarkan  -
 3  84/Pdt.P/2021/MS.Snb 23 September 2021   Ruang 1  Disamarkan  -
 4 85/Pdt.P/ 2021/MS.Snb 23 September 2021   Ruang 1   Disamarkan   -
 5          
 6          

 

 

 

 DAFTAR PERKARA YANG BELUM MENGAMBIL SISA PANJAR

No

Nomor Perkara Keterangan
 1 12/Pdt.G/2021/MS.Snb  -
 2 10/Pdt.G/2021/MS.Snb   -
 3    

 

 


 


 

 

e-Court

Written by Super User on .

e-Court Mahkamah Agung RI

Pengertian

                e-Court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.

               

e-Filing (Pendaftaran Perkara secara Online Dipengadilan)

e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)

e-Summons (Pemanggilan Pihak secara Online)

               

Layanan

                Dalam hal pendaftaran perkara Online, saat ini dikhususkan untuk Advokat. Pengguna terdaftar harus setelah mendaftar dan mendapatkan Akun, harus melalui mekanisme validasi Advokat oleh Pengadilan Tinggi tempat dimana Advokat disumpah, sedangkan pendaftaran dari Perseorangan atau Badan Hukum akan diatur lebih lanjut. Layanan dan Penjelasan singkat Pendaftaran Perkara Online.

               

Pendaftaran Perkara (e-Filing)

               Pendaftaran perkara online dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna terdaftar dengan memilih Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, atau Pengadilan TUN yang sudah aktif melakukan pelayanan e-Court. Semua berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui aplikasi e-Court Makamah Agung RI.

               

Taksiran Panjar Biaya (e-Skum)

               Dengan melakukan pendaftaran perkara online melalui e-Court, Pendaftar akan secara otomatis mendapatkan Taksiran Panjar Biaya (e-SKUM) dan Nomor Pembayaran (Virtual Account) yang dapat dibayarkan melalui saluran elektronik (Multi Channel) yang tersedia.

               

Mendapatkan Nomor Perkara

               Pendaftaran Perkara melalui e-Court secara singkat tahapannya adalah Daftar (Mendapatkan Nomor Pendaftaran Online), Melengkapi Data Pihak, Upload Berkas Gugatan, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara (e-Skum), Melakukan Pembayaran, Menunggu Verifikasi dan Mendapatkan Nomor Perkara dari Pengadilan Tempat Mendaftarkan Perkara.

               

Pengguna Terdaftar

               Advokat yang sudah terdaftar sebagai Pengguna Terdaftar dapat beracara di seluruh Pengadilan yang sudah aktif dalam pemilihan saat mau mendaftar perkara baru. Pengadilan yang melaksanakan e-Court dilakukan secara bertahap sehingga Pengadilan yang tidak ada dalam daftar, akan menyusul setelah adanya kesiapan.‚Äč

                                               

Petunujuk Panduan e-Court

 

Silahkan Daftar Di :

e-Court 

 

  • Reformasi Birograsi & Zona Integritas
  • Bantuan Hukum
  • Permohonan Informasi
  • Hasil Evaluasi

REFORMASI BIROKRASI DAN ZONA INTEGRITAS
MAHKAMAH SYAR'IYAH SINABANG

GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

  1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014
  2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019

CETAK BIRU PEMBARUAN PERADILAN

Cetak Biru (Blue Print) Pembaruan Peradilan Indonesia. 2010-2035

DOKUMEN REFORMASI BIROKRASI MAHKAMAH SYAR'IYAH SINABANG

  1. Program Kerja Reformasi Birokrasi
  2. Dokumen Reformasi Birokrasi

SURAT KEPUTUSAN TIM REFORMASI BIROKRASI MAHKAMAH SYAR'IYAH SINABANG

  1. SK Tim Reformasi Birokrasi
  2. SK Tim Zona Integritas

DASAR HUKUM

  1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 58/KMA/SK/III/2019 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.
  2. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 261 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Peradilan Agama.

LEMBAR KERJA EVALUASI (LKE) REFORMASI BIROKRASI DAN ZI

  1. Lembar kerja Evaluasi (LKE) Reformasi Birokrasi Tahun 2019
  2. Penilaian Mandiri Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas 
  3. Buku Saku Zona Integritas

EVALUASI SURVEI PELAYANAN PUBLIK DAN PERSEPSI KORUPSI

Laporan Evaluasi Survei Pelayanan Publik dan Persepsi Korupsi

DOKUMEN - DOKUMEN DAN INFORMASI TERKAIT REFORMASI BIROKRASI

Untuk melihat DOKUMEN - DOKUMEN LAIN terkait Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas, silakan KLIK DISINI

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

posbakumMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Selengkapnya

Tata Cara Permohonan Informasi

typo colorSecara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

Selengkapnya

HASIL EVALUASI LAPORAN TAHUNAN

MAHKAMAH SYAR'IYAH SINABANG


Hasil Evaluasi Laporan Tahunan 2019

Hasil Evaluasi Laporan Tahunan 2018

Hubungi Kami

Mahkamah Syar'iyah Sinabang

Jalan Tgk Diujung Km. 05 Desa Suak Buluh Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue 

Provinsi Aceh
Kode Pos 23891

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telp  : (0650) 2225308

 

Peradilan Agama 2018 Tim IT Mahkamah Syar'iyah Sinabang