tes3

Jadwal Sidang Mahkamah Syar'iyah Sinabang

 JADWAL SIDANG PADA MAHKAMAH SYAR'IYAH SINABANG, 23 September 2021

 

No

Nomor Perkara Tanggal Sidang Ruang Sidang Para Pihak Keterangan
 1 55/Pdt.G/2021/MS.Snb 23 September  2021
 Ruang 1 Disamarkan
 -
 2 56/Pdt.G/2021/MS.Snb  23 September 2021  Ruang 1 Disamarkan  -
 3  84/Pdt.P/2021/MS.Snb 23 September 2021   Ruang 1  Disamarkan  -
 4 85/Pdt.P/ 2021/MS.Snb 23 September 2021   Ruang 1   Disamarkan   -
 5          
 6          

 

 

 

 DAFTAR PERKARA YANG BELUM MENGAMBIL SISA PANJAR

No

Nomor Perkara Keterangan
 1 12/Pdt.G/2021/MS.Snb  -
 2 10/Pdt.G/2021/MS.Snb   -
 3    

 

 


 


 

 

Written by Super User on . Hits: 124

Pengadaan Barang dan Jasa

Tata pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean goverment) adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki Pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui instansi formal dan informal. Untuk melaksanakan prinsip Good Governance and Clean Goverment, maka instansi pemerintah (termasuk peradilan agama) harus melaksanakan prinsi-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien, serta mewujudkannya dengan tindakan dan peraturan yang baik dan tidak berpihak (independent), serta menjamin terjadinya interaksi anatara pihak terkait (stakeholders) secara adil, transparan, profesional, dan akuntabel.

Kebijakan umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bertujuan untuk mensinergikan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa dengan kebijakan-kebijakan di sektor lainnya. Langkah kebijakan tersebut secara umum diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Pengadilan Agama kabanjahe sebagai instansi pemerintah di Indonesia yang berada dalam Lembaga Yudikatif di bawah Mahkamah Agung RI berkaitan dengan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah berupaya untuk dapat menyelenggarakannya Pengadaan Barang dan Jasa yang efektif, efisien, terbuka dan kompetitif serta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah bersumber pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010

  1. Perpres Nomor 54 Tahun 2010
  2. Penjelasan Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010
  3. Lampiran I - Perencanaan
  4. Lampiran II - Barang
  5. Lampiran III - Pekerjaan Konstruksi
  6. Lampiran IV A - Jasa Konsultansi (Badan Usaha)
  7. Lampiran IV B - Jasa Konsultansi (Perorangan)
  8. Lampiran V - Jasa Lainnya
  9. Lampiran VI - Swakelola

Standar DokumenPengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Adapun jenis dokumen pengadaan barang/jasa pemerintah yang memenuhi standar sebagai mana Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kesatu Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Standar Bidding Document), sebagai berikut : (Dikutip dari www.lkpp.go.id)

1

Pengadaan Barang Pascakualifikasi

2

Pengadaan Barang Prakualifikasi

3

Pengadaan Konstruksi Pascakualifikasi

4

Pengadaan Konstruksi Prakualifikasi

5

Pengadaan Jasa Konsultasi Badan Usaha Prakualifikasi Satu Sampul

6

Pengadaan Jasa Konsultasi Badan Usaha Prakualifikasi Dua Sampul

7

Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan Pascakualifikasi

8

Pengadaan Jasa Lainnya Pascakualifikasi

9

Pengadaan Jasa Lainnya Prakualifikasi

10

Pengadaan Barang Penunjukan Langsung Non Darurat

11

Pengadaan Konstruksi Penunjukan Langsung Non Darurat

12

Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Penunjukan Langsung Non Darurat

13

Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan Penunjukan Langsung Non Darurat

14

Pengadaan Jasa Lainnya Penunjukan Langsung Non Darurat

15

Pengadaan Barang Penunjukan Langsung Darurat

16

Pengadaan Konstruksi Penunjukan Langsung Darurat

17

Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Penunjukan Langsung Darurat

18

Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan Penunjukan Langsung Darurat

19

Pengadaan Jasa Lainnya Penunjukan Langsung Darurat

20

Pengadaan Barang pengadaan Langsung Yang Menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)

21

Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Pengadaan Langsung Menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)

22

Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Pengadaan Langsung Menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)

23

Pengadaan Jasa Konsultansi Pengadaan Langsung Yang Menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)

24

Pengadaan Jasa Lainnya Pengadaan Langsung Yang Menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)

STANDAR DOKUMEN Pengadaan Barang/Jasa Pemerinta

Hubungi Kami

Mahkamah Syar'iyah Sinabang

Jalan Tgk Diujung Km. 05 Desa Suak Buluh Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue 

Provinsi Aceh
Kode Pos 23891

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telp  : (0650) 2225308

 

Peradilan Agama 2018 Tim IT Mahkamah Syar'iyah Sinabang