tes3

ANDA MEMASUKI ZONA INTEGRITAS MAHKAMAH SYAR'IYAH SINABANG

Anda memasuki kawasan bebas korupsi dan wilayah birograsi bersih melayani
ANDA MEMASUKI ZONA INTEGRITAS MAHKAMAH SYAR'IYAH SINABANG

PTSP

Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PTSP

SIWAS

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
Selanjutnya
SIWAS

8 Nilai MA

8 Nilai MA

Program Prioritas Badilag

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah menetapkan 7 (tujuh) program prioritas.Ketujuh program prioritas tersebut yaitu : Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Pelayanan Informasi Melalui Website Pengadilan, Penyelesaian Perkara Tepat Waktu, Minutasi dalam Satu Hari (One Day Minutation), Publikasi Putusan dalam Satu Hari (One Day Publish), Administrasi Perkara Secara Elektronik (e-Court) dan Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).
Selanjutnya
Program Prioritas Badilag

JADWAL SIDANG

jwdl sdng                                

INFORMASI PERKARA

sippabc                                                              

DIREKTORI PUTUSAN

put dir                                                                                                               

BIAYA PERKARA

pnjr

                                                 

 

 

Jadwal Sidang Mahkamah Syar'iyah Sinabang

 JADWAL SIDANG PADA MAHKAMAH SYAR'IYAH SINABANG, 21 April 2021

 

No

 Nomor Perkara Tanggal Sidang Ruang Sidang Para Pihak Keterangan
- -  -
 -  -
  -
           

 

 

 

 

 

Gugatan / Permohonan Mandiri

Untuk Pelayanan yang lebih mudah, cepat dan biaya ringan, Ditjen Badan Peradilan Agama menyediakan Layanan Pembuatan Gugatan / Permohonan secara mandiri. Klik pada Gambar dibawa ini :

TER tes

   PENGUMUMAN & KEBIJAKAN
Kebijakan Lainnya
   BERITA TERBARU
Artikel Lainnya

         rb 1  pro 2  ZI1

  • Reformasi Birograsi & Zona Integritas
  • Bantuan Hukum
  • Permohonan Informasi
  • Hasil Evaluasi

REFORMASI BIROKRASI DAN ZONA INTEGRITAS
MAHKAMAH SYAR'IYAH SINABANG

GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

  1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014
  2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019

CETAK BIRU PEMBARUAN PERADILAN

Cetak Biru (Blue Print) Pembaruan Peradilan Indonesia. 2010-2035

DOKUMEN REFORMASI BIROKRASI MAHKAMAH SYAR'IYAH SINABANG

  1. Program Kerja Reformasi Birokrasi
  2. Dokumen Reformasi Birokrasi

SURAT KEPUTUSAN TIM REFORMASI BIROKRASI MAHKAMAH SYAR'IYAH SINABANG

  1. SK Tim Reformasi Birokrasi
  2. SK Tim Zona Integritas

DASAR HUKUM

  1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 58/KMA/SK/III/2019 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.
  2. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 261 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Peradilan Agama.

LEMBAR KERJA EVALUASI (LKE) REFORMASI BIROKRASI DAN ZI

  1. Lembar kerja Evaluasi (LKE) Reformasi Birokrasi Tahun 2019
  2. Penilaian Mandiri Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas 
  3. Buku Saku Zona Integritas

EVALUASI SURVEI PELAYANAN PUBLIK DAN PERSEPSI KORUPSI

Laporan Evaluasi Survei Pelayanan Publik dan Persepsi Korupsi

DOKUMEN - DOKUMEN DAN INFORMASI TERKAIT REFORMASI BIROKRASI

Untuk melihat DOKUMEN - DOKUMEN LAIN terkait Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas, silakan KLIK DISINI

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

posbakumMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Selengkapnya

Tata Cara Permohonan Informasi

typo colorSecara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

Selengkapnya

HASIL EVALUASI LAPORAN TAHUNAN

MAHKAMAH SYAR'IYAH SINABANG

Hasil Evaluasi Laporan Tahunan 2019

Hasil Evaluasi Laporan Tahunan 2018

Hubungi Kami

Mahkamah Syar'iyah Sinabang

Jalan Tgk Diujung Km. 05 Desa Suak Buluh Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue

Imail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telp  : (0650) 2225308

loading...

Tautan Web

Tautan Aplikasi

Peradilan Agama 2018 Tim IT Mahkamah Syar'iyah Sinabang