- Reformasi Birograsi & Zona Integritas
- Bantuan Hukum
- Permohonan Informasi
- Hasil Evaluasi
REFORMASI BIROKRASI DAN ZONA INTEGRITAS
MAHKAMAH SYAR'IYAH SINABANG
GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019
CETAK BIRU PEMBARUAN PERADILAN
Cetak Biru (Blue Print) Pembaruan Peradilan Indonesia. 2010-2035
DOKUMEN REFORMASI BIROKRASI MAHKAMAH SYAR'IYAH SINABANG
- Program Kerja Reformasi Birokrasi
- Dokumen Reformasi Birokrasi
SURAT KEPUTUSAN TIM REFORMASI BIROKRASI MAHKAMAH SYAR'IYAH SINABANG
- SK Tim Reformasi Birokrasi
- SK Tim Zona Integritas
DASAR HUKUM
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 58/KMA/SK/III/2019 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.
- Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 261 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Peradilan Agama.
LEMBAR KERJA EVALUASI (LKE) REFORMASI BIROKRASI DAN ZI
- Lembar kerja Evaluasi (LKE) Reformasi Birokrasi Tahun 2019
- Penilaian Mandiri Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas
- Buku Saku Zona Integritas
EVALUASI SURVEI PELAYANAN PUBLIK DAN PERSEPSI KORUPSI
Laporan Evaluasi Survei Pelayanan Publik dan Persepsi Korupsi
DOKUMEN - DOKUMEN DAN INFORMASI TERKAIT REFORMASI BIROKRASI
Untuk melihat DOKUMEN - DOKUMEN LAIN terkait Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas, silakan KLIK DISINI
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Tata Cara Permohonan Informasi
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
HASIL EVALUASI LAPORAN TAHUNAN
MAHKAMAH SYAR'IYAH SINABANG
Hasil Evaluasi Laporan Tahunan 2019